Berita

Indeks Kebebasan Internet di Indonesia Turun, Kenapa?

Freedom House, sebuah organisasi nirlaba, menerbitkan kembali Laporan Kebebasan Internet Global 2021. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kebebasan Internet Indonesia kembali turun. Indonesia mencetak 48 poin dari 100 poin teratas, turun 1 poin dari 49 poin tahun sebelumnya.

Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia menempati urutan ke-10 dari total 17 negara. Berdasarkan skor ini, Indonesia diklasifikasikan sebagai bebas sebagian atau “bebas sebagian”, seperti beberapa tahun yang lalu. Indeks Kebebasan Internet Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2018 saja, Internet Freedom Score Indonesia meningkat. Pada tahun 2016, skor Indonesia relatif tinggi yaitu 56 poin, tahun 2017 turun menjadi 53 poin, tahun 2018 naik 1 poin menjadi 54 poin, dan tahun 2019 turun menjadi 51 poin. Penurunan berlanjut hingga tahun 2020, dengan skor 49 dan 48 pada tahun 2021.

Laporan Freedom House menemukan bahwa ada banyak alasan di balik penurunan Indeks Kebebasan Internet Indonesia.Salah satunya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo 5/2020) nomor 5 (Permenkominfo 5/2020) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik 2020 Mei 2021 yang berlaku. Peraturan ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pengoperasian sistem elektronik, seperti pendaftaran, peninjauan dan pengendalian informasi atau dokumen elektronik serta aplikasi/dokumen untuk memblokir akses ke informasi yang dilarang.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Permenkominfo 5/2020, setiap PSE swasta di Indonesia harus terdaftar dengan baik sebelum masyarakat Indonesia dapat menggunakan jasanya. Jika terjadi kesalahan registrasi, Kominfo memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Permenkominfo 5/2020, yang menyatakan: “Jika PSE tidak terdaftar di swasta sesuai dengan Ayat 1 No. a, Menteri akan mengenakan sanksi administratif. Mengakhiri sistem elektronik. Sanksi berupa akses (access block)”.

Setelah Permenkominfo 5/2020 tayang, Permenkominfo 5/2020 dikritik oleh Asosiasi Asia Tenggara untuk Kebebasan Berekspresi (Safenet) dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapuskan peraturan tersebut.

Alasan utama kegigihan adalah karena Permenkominfo 5/2020 sedang dibahas secara rahasia, yang dapat memberikan terlalu banyak kekuatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Permenkominfo 5/2020 juga dapat menurunkan hak digital masyarakat Indonesia, Freedom House juga mengklaim platform yang melanggar peraturan hanya akan merilis konten “terlarang” dalam waktu 4 jam atau 24 jam dalam situasi “darurat”.

Freedom House juga menangani sensor polisi terhadap konten LGBT+, kritik terhadap Islam dan komentar tentang gerakan kemerdekaan di Papua dan Papua Barat.

Selain Masalah Hak Asasi Manusia (HAM), jadwal penghapusan konten juga menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan besar tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mematuhi peraturan dan bertahan di pasar Indonesia.

Kode ini juga dimaksudkan untuk mendorong perusahaan menerapkan sistem pemantauan otomatis, yang sering kali berlebihan atau tidak konsisten, untuk menandai dan meninjau pernyataan yang dibuat oleh pengguna platform.